Sejarah Sistem Pemerintahan Negara Jepang
Sistem pemerintahan Jepang telah mengalami perubahan besar sepanjang sejarahnya. Dari sistem feodal yang dipimpin oleh shogun hingga menjadi negara demokrasi konstitusional setelah Perang Dunia II, berikut adalah perkembangan sistem pemerintahan Jepang dari masa ke masa.
1. Periode Kekaisaran Awal (Sebelum Abad ke-12)
Jepang awalnya diperintah oleh kaisar (tennÅ), yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari, Amaterasu. Pada periode ini, kaisar memegang kekuasaan tertinggi, tetapi secara bertahap mulai kehilangan kendali atas pemerintahan karena meningkatnya kekuatan klan-klan militer.
2. Periode Keshogunan (1192–1868)
Pada abad ke-12, pemerintahan Jepang mengalami perubahan besar dengan munculnya sistem shogun, yaitu pemimpin militer yang mengendalikan negara sementara kaisar hanya menjadi simbol kekuasaan. Beberapa periode penting dalam sistem keshogunan ini meliputi:
- Kamakura Shogunate (1192–1333) – Dipimpin oleh klan Minamoto, menandai awal pemerintahan militer di Jepang.
- Ashikaga Shogunate (1336–1573) – Masa di mana kekuasaan shogun melemah dan perang antar klan sering terjadi (Periode Sengoku).
- Tokugawa Shogunate (1603–1868) – Didirikan oleh Tokugawa Ieyasu, membawa stabilitas dan isolasi Jepang dari dunia luar (sakoku).
Selama era keshogunan, Jepang menerapkan sistem feodal, di mana daimyo (tuan tanah) menguasai wilayah-wilayah tertentu, dan samurai menjadi kelas prajurit yang setia kepada mereka.
3. Restorasi Meiji dan Modernisasi (1868–1945)
Pada tahun 1868, terjadi Restorasi Meiji, di mana kekuasaan dikembalikan kepada kaisar setelah lebih dari 600 tahun diperintah oleh shogun. Kaisar Meiji melakukan modernisasi besar-besaran, termasuk:
- Menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional.
- Mendirikan pemerintahan terpusat dengan model Barat.
- Membentuk Konstitusi Meiji (1889) yang menetapkan kaisar sebagai pemimpin tertinggi tetapi tetap memiliki pemerintahan yang berbasis kabinet dan parlemen (Diet).
Namun, pada era ini Jepang juga menjadi negara ekspansionis dan militeristik, yang menyebabkan keterlibatannya dalam Perang Dunia II.
4. Jepang Pasca Perang dan Demokrasi Konstitusional (1945–Sekarang)
Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat menduduki Jepang dan melakukan reformasi besar-besaran, termasuk:
- Menghapus sistem militerisme Jepang.
- Membentuk Konstitusi Jepang 1947, yang menetapkan Jepang sebagai negara demokrasi parlementer dengan kaisar hanya sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik.
- Melarang Jepang memiliki militer ofensif (Pasal 9 Konstitusi Jepang).
Sistem pemerintahan Jepang saat ini berbentuk monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana:
- Kaisar Jepang (sekarang Kaisar Naruhito) hanya berperan sebagai simbol negara.
- Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dipilih oleh parlemen (Diet).
- Parlemen Jepang (Diet Nasional) terdiri dari dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat.
Kesimpulan
Dari sistem feodal yang diperintah oleh shogun hingga demokrasi modern yang berbasis konstitusi, Jepang telah mengalami transformasi besar dalam sistem pemerintahannya. Saat ini, Jepang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di dunia dengan sistem pemerintahan parlementer yang efisien.
